(0411) 452653 | admin[at]pta-makassarkota.go.id | Peta Lokasi |   Jam Layanan | Pengadilan Agama Sulselbar

Sikap Yang Harus Dimiliki Generasi Milenial Dalam Merespons Dan Berkomunikasi Di Dunia Media Sosial Khususnya Dalam Pembahasan Terkait Dunia Politik

Oleh: Ady Zulkifli Amin, S.H. 1

A. Pendahuluan

Semakin mendekati pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan anggota legisltatif (Pilpres dan Pileg), semakin masif pula berbagai macam dukungan positif dari antar pendukung kedua belah kubu khususnya yang terfokuskan pada pemilihan presiden. Di samping adanya dukungan positif yang berasal dari kedua belah kubu pendukung, banyak juga hal negatif atau berita bohong (hoaks) yang muncul dan menyerang bahkan menyudutkan secara terus-menerus kepada kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mana dari berita bohong tersebut teramat sangat menggangu pemikiran serta keyakinan masyarakat Indonesia dan pastinya produsen dari berita bohong tersebut ialah oknum warga negara Indonesia yang tidak bertanggung jawab yang ingin membuat situasi keadaan terbenturkan satu sama lain yang berpotensi melahirkan perpecahan.

Selengkapnya KLIK DISINI

URL Singkat : https://www.pta-makassarkota.go.id/kd

Urgensi Legalisasi Bukti Fotokopi Oleh Panitera Untuk Pembuktian Di Persidangan

Sebagai Pemenuhan Tugas Paper Magang II PPC Tahun 2019
Oleh: Ahmad Rafuan
Calon Hakim Magang di PA Banyuwangi

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya dalam kehidupan saling membutuhkan satu sama lain.[1] Dalam relasi hubungan antar sesama manusia, ada unsur kepentingan individu maupun kelompok yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersosial. Untuk meraih tujuan atau kepentingan tersebut, tidak jarang terjadi persinggungan atau gesekan antara individu dengan individu yang lain yang disebut dengan konflik atau pertikaian. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, namun konflik dapat dikelola dan diselesaikan untuk mencapai titik temu antara satu kepentingan manusia dengan kepentingan yang lain. Penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui proses non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian konflik melalui proses non-litigasi melalui mediasi, negosiasi, suluh, arbitrase dan metode lainnya untuk mencapai titik temu kesepakatan penyelesaian konflik.[2] Adapun penyelesaian konflik secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Selengkapnya KLIK DISINI

URL Singkat : https://www.pta-makassarkota.go.id/kd

Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian

Oleh: Zuhrul Anam, S.H.I.

1. Pendahuluan

Pembahasan ini muncul setelah beberapa kali penulis mengikuti jalannya proses persidangan dalam kasus perceraian dan menemukan bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak adalah saksi keluarga walaupun perceraian tersebut selain alasan syiqaq. Sebagaimana ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 145 HIR (Herzien Indonesis Reglement)/172 Rbg (Rechtsglement Buitengewesten) dan pada pasal 1910 BW (Burgelijk Wetboek) dinyatakan bahwa para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya. Namun, terdapat pengecualian dalam pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan dan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga harus didengar jika alasan perceraian adalah syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

Sebelum penulis menjabarkan pembahasan tersebut, penulis telah menemukan setidaknya 2 artikel yang membahas tentang tema ini. Pertama, aertikel yang berjudul“Logische Spesialiteit” Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian, yang ditulis oleh Muhamad Rizki, S.H. Dalam artikelnya, ia memaparkan bahwa saksi dari pihak keluarga hanya diperbolehkan pada alasan syiqaq. Analisis yang ia gunakan adalah dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum). Menurutnya, pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan lex specialis dari pasal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Dan pada kesimpulannya, ia berpendapat bahwa saksi keluarga hanya boleh digunakan atas perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Selengkapnya KLIK DISINI

URL Singkat : https://www.pta-makassarkota.go.id/kd


Agenda Kegiatan

Agenda Kegiatan Pimpinan serta Kegiatan Pada PTA Makassar
November 2019
Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Unsur Pimpinan

Ketua

Dr. Hj. AISYAH ISMAIL, S.H., M.H.

Wakil Ketua

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, SH., MH.

Sekretaris

MUH. TAUFIQURRAHMAN ,S.Ag.MH


"Curahkan Tenaga dan Pikiranmu Untuk Meningkatkan
Pelayanan Kepada Para Pencari Keadilan Demi Terwujudnya
Citra Lembaga Peradilan Agama Yang Berwibawa dan Dihormati." - Drs. H. M. Juzmi Hakim, SH.

© 2019 Pengadilan Tinggi Agama Makassar. All Rights Reserved.